Konteks

Sektor publik tidak boleh berhenti, tidak boleh salah.

Sistem AI di kementerian dan instansi publik melayani jutaan rakyat Indonesia. Salah deploy = layanan publik macet. Salah handling data = pelanggaran amanah publik. Salah governance = temuan BPK yang merusak reputasi pemimpin instansi.

Vendor IT umum mungkin bisa kirim sistem yang fungsional. Tapi yang dibutuhkan sektor publik lebih: akuntabilitas dokumentasi, compliance BSSN untuk infrastruktur strategis, dan change management yang menghormati struktur birokrasi.

KODE pernah mengirim dashboard analitik untuk Kementerian RI dari kick-off ke production dalam 7 hari. Kami paham apa yang dibutuhkan — dan apa yang tidak boleh dikompromikan.

Use case yang relevan untuk sektor publik

AI yang bantu pelayanan publik.

Dashboard analitik nasional

Real-time data dari ratusan kabupaten/kota. Direktorat punya visibilitas program yang akurat — bukan menunggu laporan manual yang tertinggal kuartalan.

Knowledge base regulasi (RAG)

Asisten AI yang menjawab pertanyaan dari ribuan halaman peraturan, surat edaran, dan dokumen kebijakan — dengan sitasi langsung ke dokumen sumber. Untuk staff & pejabat.

Document processing

Otomasi pemrosesan dokumen administrasi: surat masuk, dokumen permohonan, laporan dari daerah. Klasifikasi, extraction, routing — kecepatan layanan publik naik drastis.

Citizen service intelligent

Asisten AI untuk membantu warga mendapat informasi dari portal layanan pemerintah. Bahasa Indonesia native, multi-channel (web, WhatsApp, mobile app).

Anomaly & fraud detection

Untuk lembaga pengawas: scan transaksi, kontrak, dan pengadaan untuk pattern anomali. Bantu auditor dengan prioritas yang akurat.

Pelatihan AI untuk ASN

Program pelatihan AI yang spesifik untuk konteks pemerintahan: governance, ethics, batasan penggunaan AI di pelayanan publik. Untuk pejabat eselon & staf teknis.

Akuntabilitas

Sesuai regulasi sektor publik.

Setiap implementasi AI yang kami deploy untuk sektor publik dipastikan memenuhi:

BSSN — keamanan untuk sistem strategis nasional, sesuai Perpres 53/2017 dan turunannya
UU 27/2022 (UU PDP) — perlindungan data pribadi warga negara
UU 14/2008 (KIP) — keterbukaan informasi publik, transparansi proses
Perpres 95/2018 (SPBE) — Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
LKPP — tata cara pengadaan jasa konsultansi pemerintah
BPK audit-ready — dokumentasi lengkap, audit trail, accountability records
Inspektorat — kesiapan untuk pengawasan internal kementerian/lembaga

Kami bekerja sama dengan tim hukum & SPI klien untuk memastikan setiap deploy sesuai dengan struktur akuntabilitas instansi.

Case study

Kementerian RI — dashboard analitik pendidikan dalam 7 hari.

Dari kick-off ke production dalam 7 hari kalender. 12 dimensi data, 800+ kabupaten/kota, refresh real-time. Sekarang dipakai sehari-hari oleh tim direktorat untuk monitoring program nasional. Sesuai BSSN, audit-ready BPK.

Detail teknis & impact business: Lihat case studies lengkap →

AI untuk kementerian & pemerintahan Indonesia.
Akuntabel, audit-ready.